Apakah pemerintah akan tetap meng-claim sukses dalam mengelola jalannya tata kelola Negara Kesatuan Republik Indonesia??

Anwari Doel Arnowo 19/03/2010

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT

Memberdayakan Pemimpin Lokal

Friday, 19 March 2010

INDONESIA yang luas dan kaya raya alamnya ini anugerah atau malapetaka? Kalau pemerintah– dari pusat sampai daerah– tidak mampu mengatur dan mengelola, semua ini akan menjadi fitnah, beban, dan malapetaka.

Tanpa disadari,ketidakmampuan dan pesimisme ini sering muncul. Misalnya saja ketika muncul saran betapa urgensi SIN (single identity number) dengan membandingkan Malaysia atau Singapura,jawaban spontan yang muncul: Jangan bandingkan Singapura atau Malaysia yang penduduknya kecil. Ketika muncul soal kesemrawutan lalu lintas dan sampah di mana-mana, segera berkilah: Indonesia itu wilayahnya luas, penduduknya banyak, jadi jangan banding-bandingkan negara lain.

Jika kita mengambil jarak lalu memotret wajah dan perilaku bangsa ini, terutama jajaran elite politik dan birokrasinya, yang terlihat adalah mereka itu bagaikan “jago kandang”. Merasa hebat,  galak, tetapi nyatanya tidak mampu menerima warisan dan amanat mengelola bangsa dan negara yang demikian kaya, melimpah sumber daya alamnya. Warisan Tanah Air yang luas ini tidak terurus dengan baik.

Bahkan, sumber alamnya dijual dengan gampangnya kepada pemodal asing. Uangnya sebagian dibagi-bagi di lingkaran elite politik dan penguasa. Indonesia tak ubahnya bagaikan objek kenduri, pemerintah bagaikan makelar atau penjual harta karun warisan para pendahulu. Dalam berbagai kunjungan ke daerah, sebut saja Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, penggundulan hutan dan pengerukan daerah pertambangan sangat tampak dari atas, terlebih lagi jika turun ke bawah.

Terbayang, berapa triliun harta kekayaan kita dikuras ke luar negeri setiap bulan namun warga sekitar tetap miskin, kesehatan buruk, pendidikan tidak maju, sementara negara terlilit utang. Dengan logika orang awam, jadi selama ini pemerintah itu memakmurkan rakyat atau lebih memikirkan dirinya, atau seenaknya menjual aset bangsa karena di-bodohin kapitalis asing? Saya sendiri bukan ekonom.

Tetapi semata menggunakan nalar awam saja. Politisi dan pemerintah itu tampaknya heboh dan sibuk, tetapi benarkah mereka produktif menciptakan surplus buat bangsa dan negara? Akan sangat menyedihkan kalau lembaga politik dan pemerintah kita ibarat pesawat terbang yang putar-putar taksi di landasan pacu, tetap mengonsumsi bahan bakar, pilot dan kru digaji, tetapi tidak naik-naik, take-off, dan terbang membawa penumpang.

Institusi politik dan birokrasi jangan sampai menjadi tempat penampungan layaknya lembaga filantropi terselubung. Atau berubah menjadi semacam katalisator dan fasilitator bagi pemburu harta karun, bukan lagi lembaga produktif yang menciptakan nilai tambah (added value) dari modal yang ada untuk memajukan bangsa. Dengan munculnya banyak partai politik (parpol) dan otonomisasi pemerintah daerah, mestinya aspirasi rakyat semakin didengar dan diperhatikan pemerintah.

Idealnya parpol adalah lembaga pejuang rakyat, bukan lapangan kerja dengan gaji tinggi namun tidak produktif.Dengan desentralisasi diharapkan jalur birokrasi semakin efektif, simpel, dan pelayanan terhadap rakyat kian membaik. Tetapi,lagi-lagi kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Meski nafsu ingin melangkah dan lari tetapi kita masih terpenjara dengan seribu satu persoalan masa lalu.

Orang Jawa bilang mbulet, mondar-mandir bingung di tempat seperti pendaki gunung tersesat kehilangan peta. Bekal logistik menipis, cuaca mencekam, dan gelap kian mendekat. Kita mesti segera keluar dari suasana semrawut ini. Salah satunya dengan memberdayakan pemimpin lokal, terutama jajaran bupati dan gubernur yang proses pemilihannya sangat mahal itu.

Kalau saja para pemimpin lokal itu performed, mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik serta memenuhi janji-janjinya sewaktu kampanye, maka “kebingungan” dan “kekisruhan” di tingkat pusat akan tertolong oleh stabilitas dan kemajuan di tingkat bawah. Untuk sementara ini memang masih sangat mengecewakan. Hanya sedikit gubernur dan bupati yang berhasil membawa perubahan dan kemajuan pascareformasi ini.

Tetapi, ke depan rakyat mesti bersikap cerdas dan tegas, jangan pilih bupati dan gubernur yang tidak meyakinkan untuk membangun daerahnya. Bayangkan saja, apa jadinya dengan masa depan bangsa ini kalau jajaran elite politik dan pemerintahnya sejak dari tingkat pusat sampai daerah tidak bermutu? Bingung dan heboh tengkar.

Maka kekayaan negara akan semakin cepat terkuras untuk gaji serta dikorup ramai-ramai dengan operator kolektif antara pemodal asing dan pemegang otoritas kekuasaan dalam negeri. Dan ini sudah lama berlangsung. Sungguh alasan yang bodoh jika negara ini jatuh miskin karena wilayahnya luas dan rakyatnya banyak. Bukankah China dan India jauh lebih luas lagi? (*)

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT

Rektor UIN Syarif Hidayatullah  

Ini hasil terjemahan mesin electronic yang automatic, ada salah di sana dan di sini ... namanya juga mesin ... Harap maklum….

Empowering Local Leaders

Friday, 19 March 2010

INDONESIA vast and rich natural gift or a catastrophe of this? If the government-from local to central-not able to organize and manage, all this will be a libel, burden, and disaster.

Without realizing it, incompetence and pessimism often appears. For example, when published advice how Urgency SIN (single identity number) by comparing Malaysia or Singapore, which appeared spontaneous answers: Do not compare Singapore or Malaysia's small population. When he emerged about the traffic chaos and trash everywhere, once argued: Indonesia's vast territory, its people a lot, so do not compare other countries.

If we take the distance and then photographing faces and behavior of this nation, especially the political elite and bureaucracy , which are those that look like a "champion". Feeling great, fierce, but it's not able to accept the legacy and mandate to manage the nation so rich, abundant natural resources. Homeland heritage of this area is not cared for properly.

In fact, natural source of easily sold to foreign investors. The money part is divided in political circles and the ruling elite. Indonesia is like an object like a feast, the government is like a broker or seller heritage treasures its predecessors. In many visits to the area, call it Sumatra, Kalimantan, Sulawesi and Papua, deforestation, and dredging mining areas are visible from above, even more so if it came down.

I could see, how many trillions of our wealth drained out of the country every month but residents some remain poor, poor health, education did not advance, while the state debt. By the logic of ordinary people, so far the government is the people's prosperity or more about her, or casually sell assets because of the nation bodohin foreign capitalists? I myself was not an economist.

But simply using common sense and the government saja.Politisi (ticians) seemed excited and busy, but they really productive to create a surplus for the nation and state? It would be pathetic if the political institutions and our government is like a plane flying around in a taxi on the runway, still consume fuel, pilots and crew are paid, but did not go up and up, take-off, and flying with passengers.

Political and bureaucratic institutions must not become a shelter disguised as philanthropic institutions. Or turned into a kind of catalyst and facilitator for treasure hunters, are no longer productive institutions that create added value (added value) of existing capital to advance the nation. With the emergence of many political parties (political parties) and otonomisasi local government, the aspirations of the people should be heard and considered the government.

Ideally parties are warrior people's institution, not a job with high salary but do not expect the path produktif.Dengan decentralized bureaucracy more effective, simpler, and services to people becoming better. But again the reality on the ground is still far from expectations. Though passion to go and run but we are still imprisoned by the thousand and one problems of the past.

Mbulet Javanese said, pacing confused in places like mountain climbers lost lost map (losing a map). Logistical supplies running low, dreadful weather, and the approaching darkness. We must get out of this chaotic atmosphere. One of them is by empowering local leaders, especially the ranks of regents and the governor of the selection process is very expensive.

If local leaders had performed, is able to perform his duty well and fulfill his promises during the campaign, the "confusion" and "chaos" at the level center will be helped by the stability and progress in the lower level. For a while it's still very disappointing. Few governors and regents who successfully brought about change and progress this pascareformasi.

But, in the future people should be smart and assertive, do not select the regents and the governor is not convincing to build daerahnya.Bayangkan course, what becomes of this nation's future if the elite politics and government since the central and regional level are not qualified? Confused and excited argument.

The wealth of the country will more quickly depleted for salaries and corrupted busy-busy with collective operators between foreign investors and holders of power authorities in the country. And this has lasted a long time. What a stupid reason, if this country were poor due to large area and its people a lot. Is not China and India far more broadly? (*)

PROF DR Komaruddin Hidayat

Syarif Hidayatullah Rector